Pernyataan Mengejutkan Netanyahu: Palestina Tak Akan Pernah Jadi Negara!

Netanyahu kembali mencetak kontroversi besar setelah secara terbuka menyatakan bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara penandatanganan kesepakatan pembangunan di pemukiman Israel Maale Adumim yang terletak di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Dalam kesempatan itu Netanyahu menegaskan bahwa wilayah tersebut sepenuhnya milik Israel dan menyatakan tekad untuk melipatgandakan jumlah penduduk kota pemukiman tersebut. Rencana pengembangan pemukiman ini mencakup pembangunan ribuan rumah baru yang akan memotong jalur penghubung antara Tepi Barat dan Yerusalem Timur sehingga melemahkan kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan. Langkah ini dianggap sebagai pukulan telak terhadap proses perdamaian yang selama ini diupayakan oleh komunitas internasional serta memicu kecaman dari banyak negara dan organisasi internasional.

Netanyahu Tandatangani Rencana Ekspansi Pemukiman

Dalam acara penandatanganan yang digelar di Maale Adumim Netanyahu menegaskan kembali bahwa tidak akan ada negara Palestina selama ia berkuasa. Ia menekankan rencana pembangunan kawasan E1 yang akan menghubungkan berbagai pemukiman Israel dan memutus akses Palestina menuju Yerusalem Timur. Netanyahu menyebut proyek ini sebagai janji yang harus dipenuhi demi memperkuat kedaulatan Israel di wilayah yang diperebutkan. Rencana tersebut mencakup pembangunan sekitar 3400 rumah baru untuk pemukim Israel dan diproyeksikan akan memisahkan sebagian besar wilayah Tepi Barat dari Yerusalem Timur. Banyak pengamat menilai langkah ini dirancang untuk menutup peluang lahirnya negara Palestina dan memperkuat posisi politik Netanyahu di dalam negeri. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari pihak Palestina dan masyarakat internasional yang menilai kebijakan ini melanggar hukum internasional.

“Baca juga: Mirip Banget! Busana Tradisional Nepal dan Indonesia Bikin Netizen Pangling”

Reaksi Palestina dan Komunitas Internasional

Para pemimpin Palestina mengecam kebijakan baru Netanyahu dan menilai kebijakan itu mengancam perdamaian kawasan. Juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh menegaskan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota menjadi kunci perdamaian. Ia menyerukan setiap negara yang belum mengakui Palestina untuk segera memberikan pengakuan resmi dan menekan Israel menghentikan rencana pemukiman. Sebanyak 149 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Jerman Prancis dan Belgia menyatakan dukungan terhadap resolusi PBB yang mendorong solusi dua negara serta penghentian pembangunan pemukiman. Dewan Keamanan PBB menilai ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan memperbesar risiko konflik. Pemimpin Palestina terus mengingatkan bahwa pengakuan internasional penting untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel. Banyak negara menegaskan kembali komitmen mereka mendukung perdamaian melalui pengakuan atas kedaulatan Palestina.

“Simak juga: Mirip Banget! Busana Tradisional Nepal dan Indonesia Bikin Netizen Pangling”

Jejak Panjang Kebijakan Anti Palestina

Netanyahu bukan pertama kali menentang pembentukan negara Palestina. Sejak masa awal karier politiknya ia secara konsisten menolak perjanjian damai yang membuka peluang bagi lahirnya negara Palestina. Pada era 1990 an ia menentang keras penandatanganan Perjanjian Oslo yang diharapkan menjadi jalan menuju solusi dua negara. Pada masa jabatan pertamanya Netanyahu mendorong pendirian pemukiman Har Homa di Yerusalem Timur yang hingga kini menjadi salah satu pemukiman paling kontroversial. Dalam wawancara di awal 2000 an ia bahkan pernah menyatakan bahwa selama dirinya berkuasa negara Palestina tidak akan pernah terbentuk. Kebijakan ekspansi pemukiman yang ia dorong secara agresif kini dianggap sebagai upaya nyata untuk menutup pintu perdamaian secara permanen dan memperkuat dominasi Israel atas wilayah Palestina.

Dampak Terhadap Kondisi Regional

Rencana ekspansi pemukiman yang dicanangkan Netanyahu datang di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat dan Gaza. Di Tepi Barat bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina semakin sering terjadi sementara penangkapan massal terus dilakukan. Di Gaza jumlah korban jiwa akibat operasi militer Israel terus meningkat sejak konflik besar pecah pada Oktober 2023. Komunitas internasional memperingatkan bahwa kebijakan pembangunan pemukiman akan semakin mempersulit upaya perdamaian dan memperburuk ketegangan yang sudah tinggi. Sejumlah negara termasuk Australia Kanada dan Inggris mengumumkan kemungkinan pengakuan resmi terhadap Palestina jika Israel tidak menghentikan rencana ekspansinya. Meskipun mendapat tekanan global Netanyahu tetap bersikeras melanjutkan proyek pembangunan yang dinilai akan mengubah peta politik dan keamanan Timur Tengah secara drastis.

Artikel ini bersumber dari aljazeera.com dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di sustainabilitypioneers.com
Penulis : Sarah Azhari
Editor : Anisa