Perdagangan Karbon: Langkah Pemerintah Jadikan ‘Aset Hijau’ Pendorong Ekonomi Berkelanjutan

sustainabilitypioneers – Pemerintah Indonesia berencana merilis perdagangan karbon internasional pada 20 Januari 2025 di IDX Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa perdagangan karbon adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi serta menjalin kerja sama internasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia juga berupaya mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui implementasi nilai ekonomi karbon.

Perdagangan Karbon sebagai Komitmen Indonesia

Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa Indonesia berupaya mempromosikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui perdagangan karbon. Pada kesempatan itu, ia menegaskan bahwa perdagangan karbon bukan hanya sebuah mekanisme pasar, tetapi sebuah peluang besar untuk menciptakan insentif dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pemerintah Indonesia berfokus pada penetapan nilai pada emisi karbon. Langkah ini memberikan peluang bagi berbagai sektor untuk mengurangi emisi sambil memperoleh manfaat ekonomi. “Dengan menetapkan nilai pada emisi karbon dan menciptakan insentif untuk pengurangan emisi, kita mengubah tantangan menjadi peluang,” ujar Hanif.

“Baca juga: Inovasi Hijau ITPLN Sabet Gold Medal di IPITEx 2025, Raih Penghargaan Internasional!”

Peraturan dan Regulasi Terkait Perdagangan Karbon

Pemerintah Indonesia juga telah mengatur regulasi yang mendasari perdagangan karbon. Regulasi ini tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur tata cara pelaksanaan nilai ekonomi karbon di Indonesia, termasuk bagaimana perdagangan karbon dapat dilaksanakan tanpa mengganggu proses di dalam dan luar negeri.

Potensi Sektor FOLU dalam Perdagangan Karbon

Sektor yang paling berpotensi dalam perdagangan karbon adalah sektor FOLU (Forest and Other Land Use). Hanif menyatakan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap karbon. Selain itu, sektor FOLU juga berpotensi untuk memulihkan ekosistem dan mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu contoh konkret adalah proyek reboisasi yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon.

Hanif menjelaskan bahwa upaya konservasi dan kegiatan yang inovatif dapat membantu Indonesia mengoptimalkan potensi sektor FOLU. Melalui upaya tersebut, Indonesia dapat menghasilkan “aset hijau” yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

“Simak juga: Pesona Tekstil Hijau Indonesia Memukau di Pameran Fashion London”

Perdagangan Karbon sebagai Mesin Perubahan

Menurut Menteri Hanif, sistem emisi karbon berpeluang mendongkrak investasi hijau. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong kemajuan teknologi dan membuka peluang kemitraan dengan negara lain. Dalam perdagangan karbon internasional, sertifikat yang dikeluarkan akan disahkan untuk memastikan tidak ada penghitungan, pembayaran, atau klaim ganda. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak Positif bagi Ekonomi Berkelanjutan

Dengan diterapkannya sistem emisi karbon, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan perekonomian berkelanjutan. Selain itu, hal ini akan membuka peluang lebih besar bagi investor yang tertarik pada sektor hijau. Sistem emisi karbon memberikan insentif bagi perusahaan atau negara untuk mengurangi emisi dan terlibat dalam kegiatan yang ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia yakin bahwa langkah ini akan membawa dampak positif, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Terlebih lagi, dengan adanya mekanisme pasar karbon, Indonesia dapat memenuhi target-target terkait pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang perubahan iklim.

Dengan adanya regulasi yang mendukung mekanisme ini, Indonesia berpotensi untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan di masa depan.