Menghapus PLTU: Peta Jalan Transisi Energi Menuju Masa Depan Hijau

sustainabilitypioneers – Peta Jalan Transisi Energi Indonesia, yang tercermin dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025, bertujuan untuk mengubah sistem energi negara menjadi lebih berkelanjutan. Namun, meskipun aturan ini mengatur pengakhiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya rincian mengenai PLTU mana saja yang akan dipensiunkan lebih awal. Hal ini mendapat perhatian dari para analis energi, termasuk Sartika Nur Shalati, Policy Strategist dari CERAH, yang menilai bahwa kebijakan ini masih terlalu umum dan tidak memberikan kejelasan.

Kelemahan Peta Jalan Transisi Energi

Sartika mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri ESDM belum memberikan rincian tentang daftar PLTU yang akan pensiun dini. Padahal, banyak kajian menunjukkan potensi pensiun dini beberapa PLTU. Ia juga menekankan pentingnya daftar pembangkit yang akan dihentikan lebih awal untuk fokus pada transisi energi. Peraturan ini mencantumkan bahwa kajian pensiun dini akan dilakukan PT PLN (Persero). Namun, waktu maksimal enam bulan justru menambah ketidakpastian.

“Baca juga: Dari Alam untuk Dunia: Air Terjun sebagai Pembangkit Energi Ramah Lingkungan”

Kritik terhadap Pendekatan Penghentian Bertahap

Salah satu kritik terhadap kebijakan ini adalah pendekatan penghentian bertahap (phase down). Sartika berpendapat bahwa pendekatan ini bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20 2024. Presiden menyatakan Indonesia akan menghentikan total operasional PLTU pada tahun 2040. Pendekatan bertahap, menurut Sartika, hanya akan memperpanjang ketergantungan Indonesia pada PLTU. Ini juga berpotensi memperburuk dampak lingkungan dari pembangkit berbasis batu bara.

Teknologi Mahal yang Memperpanjang Operasional PLTU

Wicaksono Gitawan, Policy Strategist dari CERAH, mengkritisi penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi dari PLTU. Ia menilai teknologi seperti co-firing batu bara dengan biomassa, hidrogen, amonia, dan penangkapan serta penyimpanan karbon (CCS) justru akan memperpanjang usia operasional PLTU hingga 2060. Hal ini berarti PLTU akan terus beroperasi dan menghasilkan emisi karbon tinggi.

Wicaksono juga memperingatkan bahwa teknologi mahal seperti CCS bisa membebani keuangan negara dan menaikkan tarif listrik. Jika semua PLTU dipasangi teknologi CCS, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai US$ 17 miliar atau sekitar Rp 283 triliun per tahun. Biaya tersebut dapat menyebabkan lonjakan tarif listrik yang akan membebani masyarakat. Sementara itu, solusi lebih murah seperti panel surya semakin kompetitif dari segi biaya.

“Simak juga: Aturan Ekspor AS Makin Ketat: Perusahaan Chip Harus Dapatkan Izin untuk Ekspor ke China”

Peningkatan Biaya Pembangkitan Listrik

Kajian IESR menunjukkan biaya pembangkitan listrik energi terbarukan semakin kompetitif, terutama panel surya. Biaya rata-rata pembangkitan listrik PLTU saat ini berkisar US$ 4,5 hingga 11,9 per kWh, sementara panel surya memiliki biaya pembangkitan antara US$ 4,1 hingga 10,1 per kWh. Energi terbarukan semakin menguntungkan dari segi biaya dibandingkan PLTU berbasis batu bara. Namun, kebijakan transisi energi bersih masih belum sepenuhnya mendukung energi terbarukan. Pendekatan teknologi CCS dan co-firing dalam Permen ESDM berisiko memperpanjang ketergantungan pada PLTU dan dapat menghambat adopsi energi terbarukan yang lebih bersih dan murah.

Tantangan Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi yang adil dan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Kebijakan yang terencana dengan baik dan dapat mengurangi ketergantungan pada PLTU menjadi hal yang sangat penting. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keandalan sistem kelistrikan, dampak ekonomi, serta peningkatan kapasitas energi terbarukan, Indonesia dapat mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.