sustainabilitypioneers – Sherly Tjoanda memulai langkah besar dalam melindungi pekerja informal di Maluku Utara. Dalam acara di Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, ia memperkenalkan program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengemudi ojek online hingga nelayan pesisir, kebijakan ini dirancang untuk memberikan jaminan sosial dan akses pekerjaan yang lebih layak. Dengan peluncuran aplikasi Jaga Desa, pemerintah hadir secara nyata bagi rakyat. Program yang diluncurkan juga mencerminkan komitmen pemimpin daerah terhadap keadilan sosial. Bantuan dan fasilitas disalurkan secara simbolis kepada para penerima manfaat, menandakan keseriusan pemerintah dalam mendorong perubahan. Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan langsung pesan bahwa pembangunan tak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal manusia. Warga pun menyambut kebijakan ini dengan antusias dan harapan besar. Arah pembangunan kini semakin berpihak pada rakyat kecil yang selama ini kurang diperhatikan.
Kebijakan Sherly Tjoanda menyasar sektor tenaga kerja informal yang selama ini minim perlindungan. Sebanyak 20 pengemudi ojek online dari Gojek, Grab, dan Shopee menjadi penerima manfaat pertama. BPJS Ketenagakerjaan diberikan secara gratis selama satu tahun sebagai jaminan awal. Seluruh iuran ditanggung oleh pemerintah provinsi. Langkah ini mencerminkan kepedulian terhadap pekerja di sektor informal yang rentan kecelakaan kerja. Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa perlindungan adalah hak setiap pekerja. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam perlindungan sosial. Selain itu, program ini juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya jaminan ketenagakerjaan. Pengemudi ojol merasa diperhatikan dan dilibatkan dalam program pembangunan. Upaya ini dinilai sebagai wujud nyata dari keberpihakan pemimpin daerah terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Dukungan terus mengalir dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah besar lainnya adalah penyerahan sertifikat izin operator alat berat kepada 20 peserta pelatihan. Sertifikasi ini memberikan legitimasi kepada para peserta dalam dunia kerja yang lebih kompetitif. Tidak hanya itu, program Job Seeker juga diluncurkan untuk menjangkau 12000 pekerja panjat kelapa. Kerja sama dengan PT NICO membuka peluang kerja yang menjanjikan. Pekerja akan memperoleh gaji di atas upah minimum serta perlindungan BPJS. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah serius mengangkat taraf hidup masyarakat bawah. Sherly Tjoanda menegaskan bahwa lapangan kerja harus dibuka seluas-luasnya. Peluang yang diberikan juga harus berkualitas dan melindungi pekerja. Pemberdayaan ini mengubah pandangan masyarakat tentang peran pemerintah daerah. Dengan pelatihan dan sertifikasi, daya saing tenaga kerja meningkat pesat. Langkah ini juga diharapkan mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Pemprov Malut ingin memastikan bahwa tidak ada potensi tenaga kerja yang terabaikan.
Di sektor kelautan, Sherly Tjoanda menyerahkan secara simbolis 12 unit perahu kepada nelayan. Bantuan ini merupakan bagian dari program besar penyaluran 217 armada tangkap selama tahun 2025. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga nelayan. Dengan adanya perahu baru, nelayan bisa menangkap ikan lebih jauh dan lebih banyak. Produktivitas akan meningkat dan ekonomi desa pesisir ikut terangkat. Pemerintah berupaya menciptakan kemandirian melalui sarana yang memadai. Para nelayan menyambut baik program ini karena kebutuhan mereka akhirnya terpenuhi. Sherly Tjoanda memahami kondisi di lapangan dan merespons dengan solusi konkret. Bantuan ini bukan hanya soal alat tangkap, tetapi juga soal martabat dan keberlanjutan hidup. Program ini membuka jalan menuju perikanan yang lebih modern dan efisien. Nelayan kini merasa diakui sebagai bagian penting dalam roda ekonomi daerah. Kesejahteraan yang merata menjadi target utama kebijakan ini.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh eksklusif. Semua lapisan masyarakat harus dilibatkan dan merasakan manfaatnya. Sherly Tjoanda menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat akar rumput sebagai fokus utama pembangunan. Inklusivitas menjadi prinsip dasar dalam merancang program-program strategis. Setiap kebijakan diarahkan untuk menghapus kesenjangan sosial yang masih ada. Rakyat kecil kini menjadi prioritas dalam agenda pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun jalan atau gedung, tapi juga harapan dan kesempatan. Dengan program ini, masyarakat dapat berdiri di atas kaki sendiri. Ketergantungan terhadap bantuan dikurangi melalui pelatihan dan perlindungan sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat seiring dengan hasil yang nyata. Sherly Tjoanda telah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari desa. Langkah ini memperkuat fondasi ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan menyeluruh.
sustainabilitypioneers – Gunung Lewotobi kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya dalam dua pekan terakhir dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sekitar. Letusan ini…
sustainabilitypioneers – Whoosh menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan setelah pernyataan terbuka dari Luhut Binsar Pandjaitan. Proyek kereta cepat ini sejak…
sustainabilitypioneers – Ahmad Sahroni menjadi sorotan publik setelah pertemuannya dengan Ronald A Sinaga atau Bro Ron diketahui oleh Presiden ke-7 Republik…
sustainabilitypioneers – IHSG ditutup di level 8.067 atau turun 161 poin pada Selasa 14 Oktober 2025 dengan investor asing mencatatkan jual…
sustainabilitypioneers – Family Office menjadi sorotan panas dalam perdebatan kebijakan ekonomi nasional setelah usulan pembentukannya ditolak secara tegas oleh Menteri Keuangan…
sustainabilitypioneers – Pohon Emas menjadi perbincangan hangat setelah para ilmuwan menemukan fakta mencengangkan tentang tumbuhan yang mampu menghasilkan partikel emas di…
