Hilirisasi Ekonomi Biru: Solusi Baru untuk Pemberdayaan Masyarakat

sustainabilitypioneers – Hilirisasi ekonomi biru merupakan salah satu strategi untuk memperkuat sektor maritim Indonesia. Konsep ini menjadi fokus utama dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Dimana target kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor maritim mencapai 15 persen pada 2045. Meskipun pada tahun 2024 kontribusi sektor maritim hanya mencatatkan angka 7,9 persen, langkah-langkah hilirisasi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Penguatan Ekosistem Ekonomi Biru

Pada tahap awal tahun 2023-2024, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya besar dalam memperkuat ekosistem ekonomi biru. Ini terlihat melalui Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kemakmuran sosial-ekonomi yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan laut, serta memperkuat ketahanan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Beberapa sektor yang dibangun untuk mendukung ekonomi biru ini meliputi perikanan tangkap dan akuakultur, industri berbasis kelautan, perdagangan, transportasi maritim, dan wisata bahari.

Potensi Sumber Daya Alam Laut

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru, salah satunya melalui pengolahan rumput laut dan garam. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa terdapat 17 wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia. Dimana Indonesia menjadi produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah China. Pada 2023, produksi rumput laut nasional mencapai 10,76 juta ton, dengan rata-rata pertumbuhan 2,77 persen per tahun. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai ekspor rumput laut tertinggi di dunia pada 2022, mencapai 413,25 juta USD.

Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam produksi rumput laut global. Namun angka kemiskinan di daerah sentra budidaya rumput laut masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di beberapa daerah pengolahan rumput laut, angka kemiskinan masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini mencerminkan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergali.

“Baca juga: Tecno Megapad 11 Hadir dengan Chip Helio G99, Tablet Canggih untuk Semua Kebutuhan!”

Hilirisasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

Hilirisasi produk berbasis maritim, terutama rumput laut dan garam, menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah. Bukan hanya itu namun juga menciptakan lapangan pekerjaan di daerah pesisir. Salah satu strategi yang sedang dijalankan adalah melalui program Rumah Produksi Bersama (RPB), yang menghubungkan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan kementerian, lembaga pemerintah, dan pihak swasta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta memperluas akses pasar bagi produk rumput laut dan garam.

Contohnya, di Sulawesi Selatan, Rumah Produksi Bersama telah berhasil menyediakan 2.295 ton garam hingga September 2024. Garam konsumsi yang dihasilkan bahkan telah mendapatkan sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM lokal untuk bersaing di pasar global.

Pada sektor rumput laut, hilirisasi melalui RPB diharapkan dapat meningkatkan ekspor rumput laut Indonesia menjadi 864,26 juta USD pada 2029, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pada sektor garam, target hilirisasi adalah meningkatkan produksi garam menjadi 3 juta ton pada tahun 2029. Sektor ini menyerap lebih banyak tenaga kerja, dengan meningkatkan produktivitas lahan garam rakyat.

“Simak juga: Alat Deteksi Kanker Payudara Buatan Mahasiswa Unair Menang di Lomba Nasional”

Tantangan dan Langkah ke Depan

Namun, untuk mencapai target kontribusi PDB maritim sebesar 15 persen dan penyerapan 12 persen lapangan kerja kemaritiman pada 2045, Indonesia masih harus menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan laut, pembibitan rumput laut, dan pemurnian garam. Diversifikasi produk turunan rumput laut juga perlu dilakukan untuk membuka pasar baru, seperti penggunaan rumput laut untuk pakan hewan, kosmetik, dan biofuel.

Selain itu, harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah sangat penting. Ini untuk memastikan bahwa program hilirisasi berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir. Pemerintah perlu terus mengawal proses evaluasi dan monitoring agar hilirisasi ekonomi biru benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Terlebih ini bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sektor maritim Indonesia.